Penjelasan BPOM Tentang Frozen Food

frozen food

BPOM Terbitkan Ketentuan Harus Mempunyai Izin Edar Penjualan Pangan Olahan Frozen Food Secara Daring Oleh KlikLegal. com- 4 May 202005769 Bagikan ke Facebook Twit ke Twitter BPOM Terbitkan Ketentuan Harus Mempunyai Izin Edar Penjualan Pangan Olahan Frozen Food Secara Daring Syarat izin edar untuk pelakon usaha didasarkan buat melindungi warga dari resiko obat serta makanan

yang tidak nyaman, efektif ataupun berguna, serta bermutu ataupun bergizi yang diedarkan secara daring. Frozen food ataupun yang biasa diucap dengan santapan beku, dikala ini telah sangat terkenal di golongan warga Indonesia. Tidak mengherankan, banyak sekali produsen dalam perihal ini UKM memproduksi santapan beku tersebut bagaikan upaya penuhi kebutuhan warga serta pula melindungi arus kas bisnis supaya senantiasa mudah.

Frozen food tidak cuma tersebar luas di supermarket ataupun pasar tradisional, namun pula diperjualbelikan secara daring/ online. Terlebih dalam suasana pandemi Covid- 19 saat ini, menimbulkan penjualan Frozen Food secara daring bertambah ekstrem. Sebagaimana dikenal,

frozen food ialah jenis pangan olahan, sehingga pelakon UKM harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Tubuh Pengawas Obat serta Santapan( BPOM). Syarat tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 19 UU Nomor. 18/ 2012 tentang Pangan jo Peraturan BPOM Nomor 22/ 2018 tentang Pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga. Tetapi, syarat di atas belum mengakomodir terpaut penjualan pangan olahan secara daring. Merespon perihal itu, BPOM menerbitkan Peraturan Tubuh Pengawas Obat serta Santapan No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat serta Santapan yang Diedarkan Secara Daring( Peraturan BPOM Nomor. 8/ 2020). Dalam konsiderannya peraturan tersebut melaporkan, terpaut pertumbuhan teknologi data serta kebutuhan masyarakat terhadap obat dan makanan secara kilat serta pas target sudah membagikan akibat pergantian terhadap kegiatan peredaran obat serta santapan berbentuk peredaran obat serta santapan yang dilaksanakan secara daring. Lebih lanjut, buat melindungi warga dari resiko obat serta makanan yang tidak nyaman, efektif ataupun berguna, serta bermutu ataupun bergizi yang diedarkan secara daring, butuh dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat serta santapan secara daring. Setelah itu, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat ( 3) PP Nomor. 71/ 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik serta ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor. 80/ 2017 tentang Tubuh Pengawas Obat serta Santapan, melaporkan BPOM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat serta santapan, termasuk peredaran obat serta santapan yang diedarkan secara daring. Beleid tersebut menarangkan, yang diartikan dengan pangan olahan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan metode ataupun tata cara tertentu dengan ataupun tanpa bahan bonus. Tidak hanya itu, tercantum pula pangan olahan ialah Bahan Tambahan Pangan ( BTP) yang ialah bahan yang ditambahkan ke dalam

pangan buat pengaruhi watak ataupun wujud pangan. Ada pula syarat izin edar untuk pelakon UKM penjual pangan olahan secara daring, diatur dalam Pasal 16 Peraturan BPOM Nomor. 8/ 2020. Pangan Olahan yang diedarkan secara daring harus memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dikecualikan dari kewajiban izin edar sebagaimana diartikan pada ayat( 1) buat: Pangan Olahan Siap Saji; serta Pangan Olahan yang digunakan lebih

Lanjut bagaikan bahan baku oleh Pelaku Usaha dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum BTP”.( Pasal 16). Ketentuan tersebut pula menerangkan, untuk pelaku usaha yang mengedarkan pangan olahan secara daring harus menjamin keamanan serta kualitas pangan olahan. Selanjutnya, terpaut penjualan pangan olahan secara daring bisa dicoba pelakon UKM lewat 2 metode: Awal, lewat sistem elektronik yang dipunyai sendiri. Kedua, lewat sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik( PSE). Dalam perihal itu, pelakon usaha wajib menjamin system elektronik yang digunakan penuhi syarat: Awal, mencantumkan keterangan mengenai nama serta alamat pelakon usaha yang menjual pangan olahan. Kedua, mencantumkan secara lengkap informasi serta/ ataupun keterangan yang dicantumkan pada label pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ada pula, apabila syarat tersebut dilanggar hingga hendak dikenakan sanksi administrasi oleh Kepala Tubuh berbentuk: Awal, peringatan. Kedua, peringatan keras. Ketiga, rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik kepunyaan Industri Farmasi, Sistem Elektronik

Milik Orang dagang Besar Farmasi, Merchant dalam Sistem Elektronik kepunyaan PSE, account Media Sosial, Daily Deals, Classified Ads Dan media internet lain yang dipergunakan buat aktivitas perdagangan elektronik( e- commerce). Keempat, rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian. Kelima, larangan mengedarkan untuk sementara waktu. Keenam, perintah untuk penarikan kembali obat serta santapan.